Koalisi Bukan Sekadar Bagi Kekuasaan  

Koalisi partai-partai politik (parpol) seharusnya dilakukan dengan semangat untuk membangun sistem pemerintahan yang efektif melalui pemilihan umum. Koalisi hendaknya dibangun bukan sekadar bagi-bagi kekuasaan, tapi harus diorientasikan pada program atau agenda permasalahan bangsa.

Pemikiran itu mengemuka dalam diskusi "Koalisi Permanen Jelang Pemilu 2009" di Jakarta, Jumat (29/8). Diskusi menampilkan pembicara Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Machfud Sidiq, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Sutradara Gintings, Ketua DPP Partai Golkar (PG) Burhanuddin Napitupulu, dan pengamat politik M Qodari.

Machfud mengatakan sepanjang koalisi masih bersifat bagi-bagi kekuasaan, sulit mencapai suatu perubahan untuk membawa Indonesia baru dalam bingkai pemerintahan yang baik dan bersih. Koalisi bagi-bagi kekuasaan hanya berorientasi pada siapa calon presiden/wakil presiden (capres/cawapres), jabatan menteri, atau kekuasaan lain di pemerintahan.

"Partai kami akan fokus kepada bentuk koalisi program atau koalisi agenda. Artinya, kerja sama politik yang dibicarakan lebih pada permasalahan bangsa yang semakin carut marut dan bagaimana solusinya," ujarnya.

Sutradara Gintings sependapat dengan Machfud. Menurutnya, kerja sama politik ke depan hendaknya diarahkan pada persoalan-persoalan bangsa yang lebih konkret.

Soal platform partai yang berbeBurhanuddin Napitupulu mengatakan koalisi permanen agak sulit dibangun karena belum ada kesepakatan tentang bentuknya. Misalnya, Jika PDI-P menang pemilu legislatif, apakah sudah disepakati partai itu yang akan memimpin koalisi selama lima tahun pemerintahan. Hal seperti itu harus dipertegas.

Sedangkan, Mo Qodari menilai pada prinsipnya ada tiga bentuk koalisi yang bisa dilakukan untuk membentuk sistem pemerintahan yang kuat dan efektif, yaitu koalisi pemilu legislatif, pemilihan presiden, dan pemerintahan.

"Koalisi yang terlalu besar justru bikin lebih ruwet, banyak kepentingan. Jadi, siapa pun pemerintahan yang terpilih ke depan, tak perlu membangun koalisi yang terlalu besar. Cukup gabungan tiga parpol saja di parlemen atau bisa capai kekuatan 48 persen," ujarnya. [128]

Sumber: Suara Pembaruan